Trianda Farhan, Ketua DPW PKS
PKS-Cibitung.Com [TM]
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat masih menunggu pengesahan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang masih dalam pembahasan di DPR.
“Nanti kita tunggu hasil RUU Pilkada, setelah kita tau hasil RUU Pilkada seperti apa,” kata Komisioner KPU Sumatera Barat (Sumbar) Muftie Syarfie di Padang, Selasa.
Ia menjelaskan, KPU ingin kepastian agar ada landasan hukum dalam melaksanakan pilkada. KPU tidak ingin masalah dalam pemilu terulang kembali. Seperti anggaran, proses pencalonan dan transparansi penghitungan suara.
“KPU punya kewajiban membuat aturan payung hukum sebagai landasan KPU kabupaten/kota untuk membuat teknis penyelenggaraan pemilu,”ungkapnya.
Soal serentak atau tidak adanya Pilkada 2015 mendatang merupakan perintah dari undang-undang (UU). “Jika memang tidak ada pemilihan secara langsung, kemungkinan serentak itu sangat tipis,” ujar Muftie Syarfie.
Ia mengatakan, KPU Sumatera Barat, sudah mempersiapkan pemilu berdasarkan Undang-Undang nomor 32 yang masih tetap berlangsung.
“Karena banyak hal yang perlu di persiapkan dari awal, tidak bisa serta merta saja pemilu itu dirancang. Kecuali ada hal-hal yang sangat fundamental dan legalitasnya sudah tidak berlaku lagi misalnya, itu baru kita nanti akan persiapkan diri sesuai dengan perintah undang-undang,” katanya.
Ia menjelaskan, KPU Sumbar juga yakin bahwa KPU pusat sudah merancang antisipasi yang perlu, terutama legalitas atau turunan undang-undang tersebut. Itupun kalau UU Pemilihan Kepala Daerah menjadi kewenangan atau domain KPU. “Kalau tidak ada, pekerjaan KPU cukup sebagai penyelenggaraan pemilu legislatif dan Presiden saja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumatera Barat Trinda Farhan menyatakan Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat mendukung sepenuhnya pengesahan RUU Pilkada mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“PKS Sumatera Barat mendukung apa yang menjadi keputusan yang diambil di pusat,” katanya.
Ia menjelaskan, keputusan yang di ambil partainya telah melalui banyak pertimbangan, terlebih kalau melihat dari pemilu 2014. Money politiknya brutal, karena pengaruh pemilihan secara langsung, sehingga perilaku pemilih berubah menjadi mengkhawatirkan. Akhirnya pemilihan bukan lagi mencari yang berkualitas, karena bagi masyarakat pemilu menjadi transaksional. “PKS menilai dengan pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, demokrasi di Indonesia ternyata ada efek negatif yang mengubah perilaku masyarakat,” ungkapnya.
[antara/BeritaSumbar]
PKS CIBITUNG 