Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar
[PksCibitung/TM]
Gubernur Sumatera Barat yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Irwan Prayitno atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menerima penghargaan Piagam Kesetiakawan Sosial dalam bidang Keberpihakan dan Konsistensi dalam implementasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dari 110 piagam yang diberikan, baik perorangan dan lembaga, hanya dua provinsi yang mendapat piagam tersebut yakni Gubernur Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Hal ini juga berkaitan dengan Kepala Daerah yang mempunyai komitmen dalam rangka mengembangkan pelayanan sosial terpadu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor: 149/HK/2013.
Gubernur Irwan Prayitno disela-sela padatnya kegiatan rutinitas menyampaikan, penilaian ini penghargaan Piagam Kesetiakawan Sosial, juga tidak lepas dari konsisten program pengentasan kemiskisnan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai SKPD dan lembaga lainnya di Provinsi Sumatera Barat, Kamis (6/3).
“Penghargaan Piagam Kesetiakawanan Sosial ini juga merupakan sinergitas semua komponen masyarakat Sumatera Barat yang terkait dengan kegiatan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat atas dedikasi, dukungan dan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah ini,” ujarnya.
Irwan Prayitno juga mengatakan penilaian penghargaan ini juga berdasarkan pencapaian target penanggulangan miskin pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat, secara makro di Sumbar mengalami penurunan angka kemiskinan. Tahun 2006-2010 saja ada 550.251 jiwa atau 12,51 persen, turun menjadi 430.024 jiwa atau 9,50 persen.
“Tahun 2011 sampai bulan Maret penduduk miskin ini menjadi 9,04 persen, sampai September 2011 persentase penduduk miskin menjadi 8,99 persen. Sampai Maret 2012 jumlah keluarga miskin berkurang menjadi 8,19 persen. Pada tahun 2013 persentase tingkat kemiskinan turun menjadi 8,14 persen, jadi sejak tahun 2010 sampai Maret 2013 tren penurunan penduduk miskin 0,6 persen, ungkapnya.
Irwan Prayitno juga menyampaikan, penilaian juga dilihat dari terwujudnya taraf kesejahteraan sosial dengan terpenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisiologis sebagai salah satu indikator tingkat taraf kesejahteraan sosial. Dan kebutuhan dasar lainnya, pangan, sandang, papan serta kebutuhan rasa aman, kebutuhan berinteraksi dan diterima dilingkungan sosial. Pada taraf yang lebih tinggi derajat kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan prestasi dan kebutuhan perwujudan keberadaan diri pribadi.
Penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan secara kesinambungan, focus dan komprehensif terintegratif. Selama ini pemprov Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk menekan lajunya pertumbuhan masalah kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Salah satunya strateginya yang dipandang efektif sebagai upaya pencegahan melalui pendekatan penguatan modal sosial.
Gubernur juga menyampaikan, beberapa program strategis pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun menunjukan hasil yang signifikan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka menurunkan angka penduduk fakir miskin 3.810 RTSM. Pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui stimulant usaha ekonomis produktif secara berkelompok 2010-2013 untuk 15.450 KK.
“Resosialisasi Komunitas Adat Terpencil dengan pembangunan rumah layak huni 2010-2013 sebanyak 1.820 KK. Pemberdayaan lanjut usia produkitf dengan stimulant usaha ekonomi 2010-2013 kepada 2.285 jiwa. Pemberdayaan penyandang disabilitas tahun 2010-2013 dengan stimulant usaha ekonomis kepada 1.201 jiwa. Dan untuk anak-anak yang diasuh di dalam panti asuhan berkelanjutan 2010-2013 dengan pemberian bantuan beras kepada panti asuhan rata-rata 4.682 anak melalui 124 panti asuhan,” pungkasnya.
PKS CIBITUNG 