Pks-cibitung.com [mb] SEMARANG (12/10) – Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak revisi UU KPK mendapat apresiasi positif. Sikap tegas tersebut diharapkan konsisten. “Sikap PKS saat ini terkait KPK sudah selaras dengan apa yang diinginkan rakyat. Harapan saya, PKS di bawah komando Pak Sohibul Iman bisa terus mempertahankan,” ujar Pemimpin Redaksi Suara Merdeka, Amir Mahmud…
PKS Cibitung.Com [TM] Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Salim Segaf Al Jufri memberikan komentarnya ihwal Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun menyindir anggota dewan dengan mengatakan, mereka yang memicu kontroversi akan mendapat balasan dari publik. “Konon, rakyat mudah lupa. Hari ini kita catat, siapa tebar kontroversi akan menuai sanksi publik,” ujar…
PKS Cibitung.Com [TM] Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan untuk dibahas. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak tegas revisi itu. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan hal itu merupakan salah satu bentuk pelemahan bagi KPK. “Betul (kami menolak). Setelah kami pelajari isi materi tersebut, ternyata sangat jauh dari isi materi yang…
PKS Cibitung.Com [TM] Menurut politisi PKS Mahfud Siddik, ada yang urgen yakni undang-undang bela negara, dan pengejetawahan pertahanan semesta. “Namun ada hal yang urgen menurut saya yakni undang-undang bela negara, dan pengejetawahan pertahanan semesta,” kata Mahfud dalam dialog Pro3 RRI, Selasa (6/10/2015). Indonesia, jelasnya, menganut sistem pertahanan semesta, dan yang pertama adalah komponen utama yakni…
PKS Cibitung.Com [TM] Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf menerangkan alasan Fraksi PKS menolak revisi UU KPK No.32 tahun 2002 di Badan Legislasi DPR RI, Selasa (6/10/2015). Namun menurut Muzzammil, PKS tetap mempersilahkan Pemerintah untuk mengajukan usulan perubahan UU KPK. “Kami menolak revisi UU…
Pimpinan DPR ingin program studi banding anggota dewan keluar negeri dihilangkan. Sebab, hal bisa menghambat proses pembahasan RUU untuk menjadi undang-undang. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, dari dulu dirinya berusaha menghilangkan mekanisme studi banding. Karena hal itu menghambat pembuatan undang-undang. ”Itu yang sekarang sedang kita hilangkan. Cuman kan anda tahu, begitu saya ngomong, tidak…
PKS Cibitung.Com [TM] Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah mengatakan tahun depan pengelolaan ibadah haji akan berubah seiring munculnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. “Tahun ini adalah tahun terakhir pembiayaan haji kita dikelola dengan konsep Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,” katanya, di Mekkah, Arab Saudi, Senin (21/9). Berdasarkan…
PKS-Cibitung.Com [TM] Anggota komisi II DPR RI, Saduddin mengkhawatirkan revisi UU Penetapan Perppu Pilkada tidak selesai dalam masa persidangan II, mengingat masih terdapatnya permasalahan administratif dan adanya materi atau pasal-pasal yang akan diubah belum disepakati. “ Saya mengkhawatirkan revisi UU Pilkada tidak selesai tepat waktu, mengingat masih terdapatnya permasalahan administratif dan adanya materi atau pasal-pasal…
PKS-Cibitung.Com [TM] Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menyetujui Pilkada Langsung dengan revisi atas undang-undang penetapan Perppu tersebut. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan bahwa secara subtansi Perppu 1/2014 masih perlu perbaikan dan penyempurnaan guna menjamin peningkatan kualitas berdemokrasi. Baca juga :Komisi 2 DPR dan DPD RI setujui penetapan perppu pilkada “Segera setelah Perppu…
PKS-Cibitung.Com [TM] Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hakim, meminta pemerintah ataupun instansi terkait untuk mentaati dan merealisasikan Undang-Undang tentang Penerbangan No. 1 tahun 2009. Hal ini disampaikan Hakim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/01). “Kami berpandangan bahwa jika semua regulasi, prosedur, dan juga peraturan pelaksanaan yang telah diamanatkan UU No.…
PKS-Cibitung.Com [TM] Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan mendukung revisi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Salah satunya terkait sanksi bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan H Jumadi SPdi, kepada Medanbisnis, Senin (29/12). Menurutnya, ada beberapa hal…
PKS-Cibitung.Com [TM] Menjelang pilpres 2014 yang hanya tinggal enam hari lagi, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menegaskan 9 Program Nyata kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh pasangan tersebut di Hotel Holiday Bandung Jawa Barat, Kamis (3/7/2014). Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program nyata, kata Jokowi membacakan…
PKS-Cibitung.Com [TM] Setelah disetujui oleh DPR-RI pada Rapat Paripurna, 19 Desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 15 Januari 2014 telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah…
PKS-Cibitung.Com [TM] Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu menyampaikan bahwa dirinya bersama anggota Fraksi PKS yang lain bersemangat memperjuangkan hadirnya Peraturan Daerah tentang Penyiaran sebagai turunan dari Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta di depan Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi…
PKS CIBITUNG 