Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat
PKS-Cibitung.Com [TM]
Mungkin banyak masyarakat Sumatera Barat sudah lupa bahwa lima tahun lalu, persisnya tanggal 30 September 2009, daerah ini diguncang gempa dahsyat berkekuatan 8,9 skala Richter.
Sejumlah kota dan daerah di Sumatera Barat benar-benar kolaps dan lumpuh. Kantor-kantor pemerintah, rumah penduduk, sekolah dan berbagai fasilitas umum, ambruk tak berdaya.
Pemandangan memilukan terlihat dimana-mana, korban nyawa dan harta tak ternilai jumlahnya.
Tanggal 15 Agustus 2010, kurang sebelas bulan setelah peristiwa itu, dilakukan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat setelah terpilih melalui Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Saat itu, keadaan Sumatera Barat tak jauh berubah, Sumatera Barat masih dalam keadaan porak-poranda.
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara darurat di sebuah bangunan yang biasanya digunakan sebagai gudang/garase di kantor DPRD Sumbar. Kepadatan peserta sidang dan undangan memenuhi gudang yang secara darurat disulap menjadi gedung pertemuan, membuat suasana makin terasa sempit, sumpek, dan panas. Kantor DPRD Sumbar saat itu mengalami rusak berat sehingga untuk sementara tak bisa digunakan.
Kantor Gubernur Sumbar juga tak jauh berbeda. Kantor berlantai empat yang biasa disebut rumah bagonjong ini juga mengalami rusak berat. Ratusan karyawan terpaksa berkantor darurat di bangunan yang sebelumnya adalah gedung pertemuan (aula). Di instansi lain, kebanyakan SKPD terpaksa membangun barak-barak darurat sebagai kantor tempat bekerja. Gubernur dan Wakil Gubernur terpaksa berkantor darurat di rumah dan bangunan bekas kantor PKK. Sekitar 200.000 rumah penduduk rusak, sekolah, rumah ibadah, jalan dan berbagai fasilitas umum lainnya lumpuh.
Itulah tantangan pertama yang harus dihadapi Gubernur, Wakil Gubernur dan pemerintah Sumatera Barat di awal masa tugasnya, menata Sumatera Barat yang tengah porak-poranda. Persoalan yang dihadapi tidak hanya masalah bangunan fisik dan berbagai infrastruktur yang porak-poranda, tetapi juga masalah non fisik. Peristiwa dahsyat ini tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga memukul mental masyarakat. Peristiwa ini menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam, banyak masyarakat yang eksodus meninggalkan Sumatera Barat, termasuk pengusaha dan investor. Banyak yang meramalkan saat itu, kota-kota yang terletak di kawasan pantai akan menjadi kota mati ditinggal penduduknya untuk menghindari amukan gempa dan tsunami.
Itulah tugas awal pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 2010 – 2015. Tugas berat ini harus dilaksanakan secara serius. Siang malam, kami bersama Wakil Gubernur Muslim Kasim, unsur Forkopimda dan semua kepala SKPD bekerja keras. Dengan dukungan masyarakat Sumatera Barat, baik yang ada di daerah apalagi yang berdomisili di rantau, pemerintah pusat maupun internasional serta media massa, kami bahu-membahu mengatasi masalah ini. Pemerintah Sumatera Barat bersama Forkopimda mengadakan rapat setiap hari, rata-rata tiap malam, untuk menggerakkan, memotivasi serta mengevaluasi upaya penanggulangan pasca gempa.
Sampai sekarang pun, untuk efisiensi waktu, rapat-rapat umumnya dilakukan malam hari dan hari libur. Penanganan dilakukan secara serius, segala usaha diupayakan untuk mengatasi setiap persoalan yang timbul, tak lupa pula berdoa semoga banyak pihak digerakkan hatinya untuk membantu sumatera Barat dan daerah ini mendapat perlindungan Allah serta dijauhkan dari bencana. Apalagi Sumatera Barat dikenal sebagai daerah supermarket bencana seperti banjir, longsor, letusan gunung merapi, abrasi pantai, galodo, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kemarau panjang, kabut asap. Karena itu penanganan pembangunan di Sumatera Barat perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kebencanaan tersebut.
Alhamdulillah kerja keras, keseriusan serta doa tersebut tidak sia-sia. Upaya serius dan kerja keras dan doa tersebut membuat berbagai pihak bersimpati dan turun tangan membantu. Dengan dana APBD atau dana masyarakat Sumatera Barat sendiri semua kerusakan itu tak mungkin bisa dipulihkan.
Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 2,7 trilyun lebih untuk rehab rekon Sumatera Barat. Para perantau tak kurang mengucurkan pula dana untuk kampungnya, begitu juga pihak lain, negara sahabat, perusahaan, donatur dan berbagai pihak yang tak mungkin disebutkan satu per satu.
Kerja keras dan profesional, serta saling bahu membahu multi stake holders ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat yaitu mendapat empat penghargaan sekaligus:
Terbaik I Nasional dalam pelaksanaan Tanggap Darurat,
Terbaik I Nasional dalam Pelaksanaan Rehab Rekon pasca bencana,
Terbaik II Kategori Akuntabilitas Bidang Kebencanaan dan
Terbaik III bidang Mitigasi.
Penghargaan ini diterima pada tahun 2011. Pada tahun 2013 diperoleh lagi penghargaan Rehab Rekon Tercepat. Sumbar berhasil menyelesaikan rehab rekon sebanyak 197.636 rumah masyarakat yang menelan dana sebesar Rp 2,714 triliun tepat waktu.
Dalam sambutannya, berkali-kali Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif mengatakan bahwa Sumatera Barat patut dijadikan contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan penanganan pasca bencana. Beliau juga mengatakan Pemerintah Pusat tidak ragu-ragu mengucurkan dana dalam jumlah besar ke Sumbar, karena yakin dana tersebut pasti dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan bisa dipertanggung jawabkan.
Kini pemandangan seperti 3 atau 4 tahun lalu itu tak nampak lagi, bahkan nyaris tak berbekas. Kantor-kantor yang dulu rubuh telah dibangun lagi dan diganti dengan yang lebih baik dan lebih kokoh. Begitu juga rumah masyarakat dan fasilitas-fasilitas umum yang dulu luluh lantak telah dibangun lagi dan kembali berfungsi normal. Hotel-hotel dan aktifitas ekonomi lainnya kembali menggeliat.
Suasana mencekam, kini tak terlihat lagi bahkan nyaris terlupakan. Sejumlah escape building telah dibangun. Berbagai upaya dilakukan untuk meyakinkan investor bahwa Sumbar sudah aman dan menguntungkan untuk berinvestasi. Kini investor telah berdatangan ke Sumatera Barat.
Belasan hotel yang rusak telah direnovasi dan kembali beroperasi. Belasan lainnya merupakan hotel yang baru dibangun. Sungguh sebuah rahmat, justru terjadi penambahan lebih 2.000 kamar hotel pasca gempa. Juga dapat dilihat dari jumlah movement pesawat di Air Port BIM, tahun 2010 maksimal per hari hanya 50, di tahun 2014 bisa mencapai 64.
Jumlah ini pun masih kurang hingga kami menyurati beberapa kali maskapai untuk menambah penerbangan ke Sumbar. Ini pun sebagai tanda pariwisata di Sumatera Barat semakin meningkat. Ini juga sebagai bukti salah satu dampak kerberhasilan TdS.
Insya Allah tahun depan akan ada bantuan dana operasional (APBN) untuk penerbangan dari BIM ke Pasaman Barat dari BIM menuju Muaro Bungo dan Kerinci. Kereta api (rail bus) menuju Air Port BIM sudah dianggarkan hingga tahun depan, juga sedang diproses revitalisasi kereta api di kota Padang dan Sumatera Barat.
Bukti investor telah melirik Sumbar juga terlihat dari pertumbuhan investasi. Sebuah perusahaan nasional menanamkan Investasi bernilai triliunan rupiah di bidang energi, yaitu energi panas bumi di Solok Selatan. Panas bumi merupakan energi hijau yang ramah lingkungan. Disamping itu sudah empat titik panas bumi disurvai oleh investor Turki dan beberapa titik sedang proses tender. Energi masa depan ini memiliki prospek yang sangat baik sebagai alternatif pengganti BBM yang makin langka di dunia dan Sumbar memiliki potensi energi panas bumi terbesar di Indonesia.
Semen Padang juga telah memperbesar investasinya dengan membangun pabrik baru dan sejumlah investasi di bidang lainnya.
Namun secara umum investasi di Sumatera Barat diarahkan kepada usaha mikro dan kecil. Sebab di Sumatera Barat tidak cocok mendirikan perusahaan besar yang padat karya (dengan upah UMR) seperti yang dikembangkan di pulau Jawa misalnya. Sebab karakter masyarakat Sumatera Barat lebih menyukai menjadi pengusaha (meskipun kecil) dibanding jadi buruh. Karena itu pengembangan usaha di Sumatera Barat lebih diarahkan kepada kelompok UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada debitur di Sumatera Barat jumlahnya sangat signifikan baik dari segi nominal maupun jumlah debitur yang sudah mendapat dana tersebut. Sumatera Barat termasuk provinsi yang tertinggi dalam penyaluran KUR tersebut dibanding provinsi lain yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak.
Ini berarti secara persentase jumlah penerima KUR di Sumatera Barat termasuk tinggi.
Apa yang telah dilakukan dan dikembangkan Pemerintah Sumatera Barat ini juga mendapat apresiasi dari pusat, kepada Provinsi Sumatera Barat diberikan penghargaan Investment Award sebagai Provinsi Terbaik di Bidang Penanaman Modal (Regional Championship) tahun 2011.
Beriringan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memberikan prioritas kepada program penguatan SDM (sumberdaya manusia) dan reformasi birokrasi. Sebagai guru besar di bidang SDM tentu hal ini mendapat perhatian khusus dan serius bagi saya. Upaya peningkatan kualitas SDM ini sebelumnya juga sudah dirintis oleh Gubernur Gamawan Fauzi dan Gubernur Marlis Rahman.
Kegiatan ini perlu dilakukan agar kerja Pemprov berlangsung optimal dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Langkah awal yang dilakukan adalah melaksanakan seleksi ketat terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan ditempatkan di Pemprov Sumbar.
Seleksi dilakukan secara ketat oleh tim independen dari Universitas Indonesia (UI), betul-betul secara profesional, bebas dari KKN. Jika memang tak lulus ujian seleksi, maka tak ada yang bisa membantu. Tak ada katabelece, meski saudara kandung Gubernur sekalipun.
Sistem seleksi yang dilakukan secara ketat ini memang nampak pengaruhnya, sejumlah Kepala SKPD mengatakan puas dengan CPNS hasil seleksi tersebut. Mereka memang berkualitas, baik dari segi intelektual, maupun dari segi mentalitas. Meski baru, namun mereka cepat menyesuaikan diri dan mampu bekerja dengan baik.
“Pueh kami Pak,” begitu sejumlah SKPD memberikan apresiasi atas kualitas kerja mereka. Insya Allah tiga atau empat tahun ke depan mereka akan terus memperlihatkan prestasi dan kualitasnya serta siap menjadi pemimpin-pemimpin baru yang handal di masa datang.
Sedangkan untuk staf Pemprov lama, dilakukan tes pemetaan potensi. Saat ini, berdasarkan tes yang dilakukan, sudah diketahui sejauh mana potensi dan kemampuan masing-masing staf Pemprov. Selain itu juga diinventarisir data kinerja pegawai. Berdasarkan data inilah direkomendasikan penempatan staf, kenaikan pangkat dan jabatan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan dan kualitas kinerjanya.
Alhamdulillah sistem dan pola manajemen, mekanisme yang telah dibuat dan dikembangkan, di antaranya penempatan staf pada tempat yang sesuai dengan minat dan potensi (the right man on the right place) ini terlihat berdampak terhadap peningkatan kinerja dan kualitas kerja PNS di lingkungan Pemprov Sumbar. Sebagai apresiasi dan untuk merangsang peningkatan kinerja mereka, kepada semua PNS di lingkungan Pemprov Sumbar diberikan tunjangan daerah (Tunda). Tunda yang diberikan berbasis kinerja, artinya PNS yang rajin, disiplin, bekerja dengan baik, serta berprestasi akan mendapat tunjangan lebih besar, sedangkan yang malas akan mendapat tunjangan lebih kecil bahkan bisa nol. Di samping itu untuk meningkatkan kinerja wali nagari di Sumbar, tunjangan mereka pun telah dinaikkan 100 persen setelah melalui pembahasan bersama DPRD Sumbar.
Sistem dan mekanisme ini telah terukur hasilnya dan telah disempurnakan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pempov Sumbar. Sistem ini lalu distandarisasi dan dibekukan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Karena sistemnya sudah terbangun, manajemen ini telah berjalan dengan sendirinya dengan mengacu aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Sistem yang dibangun dan dikembangkan di Pemprov Sumbar ini jelas telah memperlihatkan hasil yang signifikan, meningkatkan kinerja dan prestasi masing-masing SKPD beserta stafnya. Prestasi kerja inilah yang menyebabkan Pemerintah Pusat, Lembaga Internasional dan sejumlah lembaga lainnya memberikan apresiasi berupa penghargaan terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan stake holders di lingkungannya.
Bisa kita lihat, ada lebih seratus penghargaan yang diperoleh sebagai apresiasi pemerintah pusat atas peningkatan kinerja Pemprov maupun atas peningkatan kualitas pelayanan.
Kita tentu berharap, sesuai dengan tuntutan reformasi, semua itu berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat tercapainya visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015, yaitu Menciptakan Masyarakat Madani, Bermartabat, Sejahtera Dunia dan Akhirat.
Tahap program ini pada prinsipnya adalah upaya mengubah cara fikir (mind set) dan mengubah kebiasaan (culture set), sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan politik. Seluruh Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat merupakan daerah minus, maksudnya jumlah belanja Kota/Kabupaten tersebut lebih besar dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh. Karena itu jajaran Pemprov harus berfikir out of the box ( di luar kebiasaan), agar dengan dana yang terbatas bisa mendapatkan hasil kerja yang optimal. Bekerja dengan cara biasa-biasa saja, maka hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Bekerja dengan cara yang luar biasa, barulah hasilnya luar biasa pula.
Alhamdulillah, perubahan itu telah terjadi. Dulu mungkin jarang kita melihat di kantor-kantor pemerintah, karyawan bekerja hingga larut malam, rata-rata sehabis jam kantor, semua kantor sudah sepi. Kini hampir di semua SKPD terlihat pemandangan yang berbeda, banyak yang bekerja hampir tak kenal waktu, berlomba-lomba lembur menyelesaikan pekerjaan. Hand phone kepala SKPD wajib hidup 24 jam, siap menerima tugas atau berkoordinasi dengan Gubernur setiap saat. Kita berharap kondisi itu terus berlangsung demikian, prestasi dan kinerja Pemprov Sumbar makin lama makin baik.
Manajamen yang baik dan akuntabilitasnya yang terukur di Pemprov mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, yaitu dengan memberikan penghargaan tertinggi kualitas laporan keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika sebelumnya akibat gempa, status laporan keuangan Pemprov Sumbar berstatus disclaimer tahun 2010, kondisi itu terus diperbaiki sekuat tenaga sehingga pada tahun 2013 memperoleh prediket WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Ini merupakan yang pertama kalinya Sumbar memperoleh prediket tersebut. Tahun 2014 status WTP kembali diberikan kepada Sumatera Barat. Badan Kepegawaian Nasional juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Sumbar menggunakan System Computer Assisted Test (CAT) dalam rekrutment CPNS, yang melaksanakan proses seleksi dengan transparan, objektif dan terbuka tanpa KKN.
Selanjutnya pada tahun 2014 Ombudsman RI memberikan penghargaan Pelayanan Publik terbaik terhadap 24 SKPD/unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tentu saja tak sembarangan penghargaan diberikan, ini merupakan bukti bahwa masing-masing unit pelayanan/SKPD tersebut telah memperbaiki kinerjanya dan telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Pelayanan yang cepat, tanpa pungutan biaya, transparan dan nyaman, tanpa KKN.
Upaya perubahan mind set dan culture set itu pada tahap awal dilakukan di lingkungan Pemprov Sumbar dan tahap selanjutnya juga terjadi diterapkan di masyarakat yang pada akhirnya berdampak terhadap percepatan pembangunan Sumatera Barat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program intensif dan terpadu tersebut tergabung ke dalam 7 program gerakan terpadu :
Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP).
Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin
Gerakan Terpadu Pelestarian dan Aplikasi Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)
Gerakan Terpadu Pengembangan SDM.
Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi
Gerakan Terpadu Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (Gepemp)
Program GPP (Gerakan Pensejahteraan Petani) dan Gerakan Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (Gepemp) dan Gerakan Pensejahteraan Usaha Mikro dan Kecil, ditujukan upaya untuk mengubah mind set dan culture set masyarakat umumnya. Pada GPP, petani yang sebelumnya hanya mengupayakan satu jenis usaha/pekerjaan diubah menjadi memiliki beberapa pekerjaan/usaha. Mereka yang dulu hanya petani sawah, misalnya, ditambah usahanya menjadi beternak sapi, kambing, ayam dan sejenisnya.
Bisa juga dikombinasikan dengan ikan, kebun atau yang lainnya. Dengan demikian jam kerja mereka meningkat dari rata-rata yang hanya 3 jam per hari menjadi 5 jam per hari atau lebih. Dengan demikian, waktu yang dulu banyak terluang bisa dimanfaatkan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentu akan meningkat. Pola ini diterapkan di sejumlah desa/nagari terpilih sebagai percontohan, diharapkan terus berkembang dan nagari/desa yang terpilih makin bertambah dari tahun ke tahun dan makin banyak keluarga petani dan nelayan yang terlibat.
Dalam GPP terdapat program Satu Petani Satu Sapi (SPSP) yang memiliki target setiap petani punya sapi. Alhamdulillah saat ini Sumatera Barat sudah swasembada daging sapi selain swasembada pangan lainnya.
Gerakan SPSP ini didanai dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten-Kota, Perusahaan Kelapa Sawit (Integrasi sapi-sawit), CSR perusahaaan, KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), Koperasi PNS, Koperasi sekolah, dana perantau dan lainnya. Gerakan ini menambah usaha petani dari satu jenis usaha menjadi bermacam usaha (mix farming).
Perhatian Pemprov Sumbar terhadap pertanian diwujudkan juga dengan anggaran pertanian lebih dari 7 persen dari APBD (persentase tertinggi se Indonesia). Hal ini karena lebih 60 persen penduduk Sumbar berada di sektor pertanian dan kemiskinan-pengangguran sebagian besar berada di sektor pertanian (secara luas). Dari program tersebut Nilai Tukar Petani (padi, jagung, kelapa sawit, kakao) terbukti meningkat setiap tahunnya, seperti padi tahun 2009 sebesar 2.105.290 ton, menjadi 2.443.047 di tahun 2014.
Komoditas jagung meningkat dari 354.262 ton pada tahun 2010 menjadi 578.940 ton pada tahun 2014.
Semua kegiatan tersebut terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Sumatera Barat menurun dari 9,45 persen pada tahun 2009 menjadi 7,41 persen pada tahun 2014. Angka pengangguran tahun 2009 sebesar 7,97 persen menurun menjadi 6,32 persen pada tahun 2014, ini artinya angka rata-rata kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Barat berada di bawah angka rata-rata nasional.
Pemprov, Kabupaten/Kota harus bekerja keras untu mengatasi masalah ini, karena rakyat yang miskin di bawah 7 persen tidak hanya pemberdayaan yang harus dilakukan, tetapi juga mengubah mind set dan culture set.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28 persen pada tahun 2009 meningkat menjadi 6,18 persen pada tahun 2014, ini berarti pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Laju inflasi di Sumatera Barat tahun 2014 sebesar 6,3 persen dibanding 2010 sebesar 7,8 persen. Pendapatan per kapita di Sumbar tahun 2013 sebesar Rp 25,09 juta per tahun dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 17,92 juta per tahun.
Khusus untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat selain banyaknya investasi masuk juga karena efektifnya peran Pelabuhan Teluk Bayur dalam ekspor-impor. Teluk Bayur pada tahun 2010 berada dalam situasi rugi dan tidak menjadi pilihan tujuan karena di Teluk Bayur saat itu kapal antri hingga 33 buah kapal dan menunggu hingga dua minggu untuk loading dan unloading. Alhamdulillah dengan usaha dan dorongan Pemprov, PT Pelindo II bersedia melakukan investasi pembangunan di Teluk Bayur. Saat ini di Teluk Bayur tidak ada antrian kapal lagi (zero time). Selain Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat juga mengembangkan pelabuhan laut di Pessel, Pasaman Barat dan Padang Pariaman, dan untuk menunjang pelabuhan tersebut, kemenhub membangun SMK Pelayaran berskala Nasional di Padang Pariaman.
Kerberhasilan di bidang pengembangan sumberdaya manusia juga terlihat dari hasil PON XVIII tahun 2012 di Pekanbaru Riau dan Porwil tahun 2014 di Sumatera Utara. Dalam ke dua iven tersebut Sumatera Barat berhasil mencapai prestasi yang ditargetkan. Pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 24 tahun 2012 di Ambon dan MTQ ke 25 Tahun 2014 di Batam kafilah Sumbar juga berhasil mencapai prestasi sesuai target.
Di bidang kesehatan telah dibuat Perda Jaminan Kesehatan Tuah Sakato. Berkat dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah 74,3 persen rakyat Sumbar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), artinya rakyat sudah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
Insya Allah target 100 persen segera tercapai dengan dukungan kabupaten/kota. Begitu pula Sumbar mendapatkan penghargaan terkait pencapaian MDGs dan Keluarga Berencana. Tahun 2010, KB di Sumbar dapat peringkat provinsi ke 31,
Alhamdulillah tahun 2014 Sumbar berada di peringkat 12 dari 34 provinsi. Angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah meningkat dibanding tahun 2010.
Prestasi Sumatera Barat di bidang pendidikan bisa terlihat dengan tingginya jumlah lulusan SLTA Sumbar diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan PTN favorit. Persentase masuk PTN di atas rata-rata nasional. Tidak hanya itu, lulusan dari sekolah-sekolah unggul dan berkarakter tidak hanya cerdas, namun juga berakhlak mulia. Poin berakhlak mulia ini merupakan kebutuhan krusial bangsa ini kini dan di masa datang. Hal ini terwujud berkat unsur Eksekutif dan Legislatif serta berbagai stake holders untuk mengembangkan sekolah unggul dan berkarakter di Sumatera Barat, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sumatera Barat memiliki falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABSSBK). Falsafah ini dipahami betul oleh Pemprov Sumbar dan juga Pemkab/Kota. Salah satu wujud dari penerapan falsafah tersebut adalah Pemda mendukung program-program keagamaan, di antaranya program untuk kalangan pelajar. Hampir seluruh sekolah di Sumbar, pelajar wanita yang beragama Islam memakai busana muslimah ketika pergi ke sekolah. Demikian juga program hafalan Al Quran dan asmaul husna yang diterapkan di sekolah, maupun pesantren Ramadhan yang menjadi program unggulan di kota maupun kabupaten. Selain itu di masyarakat juga tumbuh subur kegiatan-kegiatan majelis taklim dan juga kegiatan keagamaan lainnya di masjid-masjid.
Fenomena ini jauh berbeda dengan kondisi Sumbar tahun 80an hingga 90an.
Masyarakat Sumbar juga merupakan masyarakat yang peduli dengan kelestarian adat dan budayanya. Kami sering mendapat undangan dari berbagai pelosok nagari untuk menghadiri pengukuhan penghulu yang merupakan acara alek nagari.
Selain itu berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat sering diawali dengan tari pasambahan. Sanggar tari maupun kelompok seni bahkan sudah sering diundang ke luar negeri untuk mempertunjukkan adat dan budaya Sumatera Barat di pentas internasional. Pemkab/Kota juga telah menjadikan pelestarian adat dan budaya sebagai daya tarik pariwisata di daerah mereka. Rendang Padang yang tiba-tiba menjadi makanan paling disukai versi CNNgo.com juga turut mendorong Pemda mendukung pelestarian kekhasan kuliner Sumbar tersebut.
Pembangunan fisik juga tak ketinggalan dan terus berjalan. Jalan raya dari Padang menuju Solok dulu terasa sempit dan banyak berlobang, kini telah lapang dan mulus dengan kontsruksi cor beton. Jalan-jalan antar kabupaten, kota dan provinsi di Sumatera Barat juga telah diperbaiki dan umumnya bagus dan mulus. Jalan lintas pantai Barat mulai dari perbatasan Bengkulu hingga perbatasan Sumatera Utara sedang dikerjakan, sebagian sudah selesai dikerjakan, seperti jalan dari Bungus (Padang) hingga Balai Selasa (Pessel).
Tahun depan dibangun jalan dari Tapan-Pessel (perbatasan Bengkulu), sampai Balai Selasa, saat ini masih dalam proses lahan. Lanjutannya dari Manggopoh (Agam) hingga Simpang Empat (Pasaman Barat) tahun depan selesai dibangun. Jalan dari Simpang Empat ke Air Balam-Pasaman Barat (perbatasan Sumatera Utara) tahun depan mulai dibangun dengan jangka waktu 2 tahun. Jalan-jalan yang dilalui rute TdS, bisa dipastikan semua mulus. Saat ini jalan menuju Muara Labuh (Solok Selatan) yang dulu rusak, sekarang sudah baik dan mulus, termasuk jalan nasional di Kabupaten Dharmas Raya. Untuk prestasi ini, Sumatera Barat mendapat penghargaan dan apresiasi dari Menteri Pekerjaan Umum. Seiring dengan itu juga mendapat penghargaan Keciptakaryaan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Cipta Karya.
Insya Allah tak lama lagi (akhir tahun ini) sudah selesai dibangun jalan Sicincin – Malalak dan langsung bisa digunakan sebagai jalan alternatif menuju Bukittinggi. Tahun depan akan dimulai ground breaking jalan High way high grade dari Duku ke Sicincin (tahap I) . High way high grade adalah sejenis jalan tol, kualitas dan fasilitasnya hampir sama, namun tidak berbayar. Jalan ini rencananya akan terus dibangun secara bertahap dari kota Padang sampai ke perbatasan Riau. Diharapkan jalan baru ini bisa mengurai masalah kepadatan lalulintas di jalur tersebut, sekaligus diharapkan akan memperlancar akses perekonomian masyarakat. Sebagian besar jalan antar kabupaten dan kota di Sumatera Barat dalam keadaan mulus, bahkan membuat cemburu beberapa Gubernur di Sumatera.
Tahun Depan di Balingka Agam juga akan dibangun terowongan yang berfungsi sebagai jalan. Ini merupakan terowongan pertama di Indonesia yang berfungsi sebagai jalan. Kemudian juga akan dibangun jembatan panjang Ngarai Sianok yang merupakan kelanjutan terowongan Balingka. Selama periode kami menjabat, telah terbangun 20 buah jembatan baru dan telah direhab 30 buah jembatan lama.
Jalan dan jembatan Kelok Sembilan yang dulu sempat terhenti pembangunannya, juga telah berhasil diselesaikan. Jembatan ini juga mendapat apresiasi dari banyak pihak, baik dari segi konstruksinya, maupun dari segi estetika berupa kombinasi teknologi dan keindahan alamnya. Kini jalan/jembatan yang diresmikan langsung oleh Presiden SBY ini tidak hanya berfungsi memperlancar transportasi antar provinsi, tetapi juga menjadi objek wisata yang cukup banyak peminatnya. Juga Insya Allah akan dibangun jalan dua jalur by passkota Padang tahun ini.
Masjid Raya Sumatera Barat yang dulu dirintis pembangunannya oleh Gubernur Gamawan Fauzi juga telah dilanjutkan dan telah bisa dimanfaatkan untuk beribadah.
Alhamdulillah ribuan masyarakat telah memanfaatkan tempat ini sebagai tempat beribadah, menjadi kebanggaan dan salah satu ikon bagi Sumatera Barat. Begitu juga Hotel Balairung Jakarta, yang saat ini merupakan salah satu Perusda milik Pemprov Sumbar. Hotel ini telah diselesaikan pembangunannya, telah beroperasi dengan baik, dan banyak mendapat pujian sebagai salah satu pilihan penginapan terbaik, baik dari konstruksi fisik, fasilitas pendukung maupun pelayanannya. Target hunian Hotel Balairung pun telah terpenuhi bahkan di atas hunian hotel lainnya.
Insya Allah, atas kesepakatan Bupati/Walikota, dalam rangka persiapan Sumatera Barat sebagai tuan rumah PON XXI tahun 2024, tahun depan akan dibangun stadion megah dengan fasilitas lengkap di Kabupaten Padang Pariaman.
Di bidang pengairan, untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada beras telah dibangun sarana irigasi, bendungan maupun rehabilitasi saluran irigasi di berbagai daerah. Sarana irigasi yang dibangun sepanjang tahun 2010 sampai 2014 telah mengairi puluhan ribu hektar sawah masyarakat dan telah menghabiskan biaya ratusan milyar. Walaupun masih banyak lahan sawah yang belum teraliri irigasi saat ini. Untuk lahan yang biasanya bersifat tadah hujan ini telah dianjurkan dan difasilitasi menjalankan program penanaman palawija.
Tentang perhatian terhadap daerah terpencil, jangan ditanyakan lagi. Mungkin sedikit lagi daerah terpencil di Sumatera Barat yang belum saya kunjungi. Jika daerah itu tidak bisa dikunjungi melalui darat, saya kunjungi dengan menggunakan perahu. Atau jika tidak bisa dikunjungi dengan kendaraan roda empat, saya kunjungi dengan sepeda motor trail. Banyak masyarakat setempat seolah-olah tak percaya bahwa yang datang ke daerah mereka adalah Gubernur.
“Baru sekali ini daerah kami dikunjungi pejabat Pak,” ujar mereka.
Berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk membangun Sumatera Barat, agar daerah dan masyarakatnya lebih baik, lebih sejahtera dan lebih nyaman. Kerja keras dan bersungguh-sungguh adalah prinsip yang selalu kami anut dan pegang teguh. Banyak SKPD yang geleng-geleng kepala dan mengaku tidak kuat mengikuti ritme kerja saya. Banyak yang bertanya-tanya, “ Berapa jam Pak Gubernur tidur sehari, atau kapan Pak Gubernur tidurnya?” Atau ada juga yang sembari berbisik-bisik bertanya, “Apa obat atau suplemen yang diminum Pak Gubernur sehingga beliau seperti tak pernah lelah?”
Peningkatan kinerja dan perbaikan itu juga telah disepakati dan diterapkan oleh seluruh Bupati/Walikota di Sumatera Barat. Kerjasama dan sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dan kabupaten di Sumatera Barat tentu merupakan kekuatan yang luar biasa untuk membangun Sumatera Barat. Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2011 pasal 3 ayat 1 (huruf e dan f) mengatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah (Pusat) memiliki tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; juga Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Alhamdulillah rata-rata Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat telah memperlihatkan prestasi yang baik dan sejumlah penghargaan juga telah diterima.
Perubahan mind set dan culture set itu juga telah terjadi di kabupaten-kabupaten dan kota-kota se Sumatera Barat. Keberhasilan provinsi juga keberhasilan Kabupaten/Kota, begitu pula sebaliknya.
Mari kita semua ikut turun tangan, menjadikan Sumatera Barat terus lebih baik dan lebih baik. Sekecil apapun peran kita akan sangat besar artinya, akan dikenang sepanjang masa dan mendapat pahala dari Allah SWT.
Jangan sebaliknya, ikut memadamkan semangat membangun dan bekerja lebih baik yang telah terbangun dan mulai berkobar di tengah masyarakat kita. Kita telah membuktikan bahwa dengan kebersamaan dan saling bahu membahu kita bisa bangkit meski gempa besar telah meluluh-lantakkan negeri ini.
Dalam keadaan yang lebih baik seperti saat ini, kita bisa pasti berbuat lebih baik lagi. Terimakasih atas dukungan dari semua pihak terhadap pembangunan di Sumatera Barat, mari bersama membangun Sumatera Barat,
Irwan Prayitno
Gubernur Sumatera Barat
PKS CIBITUNG 