5 Solusi Pemecahan Masalah Tenaga Honorer K-II


image

Sa'aduddin MM, FPKS DPR RI Komisi II

PKS Cibitung.Com [TM]
Beberapa persoalan terkait Tenaga Honorer Kategori Dua (THK II), antara lain, pertama, adanya perbedaan data jumlah THK II di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB); kedua, belum adanya kepastian formulasi penuntasan THK II oleh pemerintah menjadi ASN; ketiga, tidak adanya legal standing yang dapat digunakan pemerintah dalam penuntasannya menjadi ASN; dan keempat, alasan kemampuan keuangan negara yang diungkapkan oleh pemerintah.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengungkapkan “dibutuhkan dukungan berbagai pihak dalam pemecahan masalah ini, baik pemerintah daerah, KEMENPANRB, BKN, KASN, dan maupun Kementerian Keuangan serta elemen masyarakat”. Baca juga : Solusi Tenaga Honorer K2 Butuh Dukungan Berbagai Pihak

Perlu diketahui bersama bahwa hasil Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan KEMENPANRB, BKN, dan KASN pada tanggal 15 September 2015 telah menyepakati  pemecahan permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu poinnya adalah disepakati agar dari 439.956 orang THK II diangkat secara bertahap menjadi CPNS mulai tahun 2016 hingga 2019.

“Solusi yang dihasilkan, baru satu tahap untuk penyelesaian masalahnya, perlu proses selanjutnya agar solusinya menjadi konkret”, ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Lebih lanjut, Ia mencatat minimal dibutuhkan 5 (lima) prasyarat agar solusi yang diinginkan dapat terwujud.

Pertama, pengangkatan dari  sejumlah honorer tersebut diperlukan adanya dukungan anggaran yang memadai yang berkisar 34 Trilyun rupiah.

Persoalan anggaran ini “perlu pembahasan bersama legislatif, KEMENPANRB, BKN, dan KASN, serta dukungan Kementerian Keuangan untuk membahas skim pembiayaan. Tentu, penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Perlu direncanakan kebutuhan anggaran sesuai jumlah formasi yang diangkat tiap tahunnya sejak 2016 hingga 2019”.

Kedua, perlu dilakukan verifikasi dan validasi atas data-data tenaga honorer tersebut sehingga ada kesamaan jumlah data honorer yang akan dituntaskan dan tidak menimbulkan masalah baru.

Ketiga, pemerintah harus segera menyusun formulasi penuntasan honorer ini sesuai waktu yang telah disepakati sehingga Tahun 2019 tidak terdapat lagi permasalahan tenaga honorer. 

Keempat, DPR RI melalui Komisi II dengan KEMENPANRB perlu menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya agar legal standing penuntasan tenaga honorer tersiapkan.

Kelima, selain adanya kemauan pemerintah dan DPR, prasyarat penting lain adalah dukungan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah.

“Dukungannya harus terejawantahkan melalui desain kebutuhan dalam pengangkatan tenaga honorer K II menjadi CPNS oleh PPK” tutupnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta  Rabu (16/9). [Rilis]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s