Siaran Pers. Komisi II-KPU Sepakat Libatkan Penegak Hukum Terkait Temuan BPK


image

DR. Saduddin, MM

PKSCIBITUNG [SB] – Anggota Komisi II DPR, Saduddin menyatakan Komisi II dan KPU sepakat mellibatkan aparat penegak hukum terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan anggaran Pemilu tahun 2013-2014 yang terindikasi pidana.

“Berkaitan dengan  temuan BPK yang terindikasi pidana, Komisi II dan KPU sependapat segera diambil tindakan berupa penegakan hukum yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Saad, yang disampaikannya di rumah kediamannya, Bekasi, Jumat (03/07).

Menurutnya, hal ini merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dan KPU, Kamis (02/07).

“Kita sudah meminta KPU untuk mengantisipasi sejak awal apabila ada anggota KPU daerah yang tersangkut kasus hukum tersebut,” ujar Saad, yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Saad menuturkan hasil audi BPK ada indikasi ketidakpatuhan pelaksanaan anggaran senilai Rp 334 miliar dan KPU baru menyelesaikannya sebesar 80 persen.

“Terdapat 20 persen dari Rp 334 miliar atau senilai Rp 80 miliar ýang belum diselesaikan,” ungkapnya.

Dia mengatakan KPU diberikan waktu 60 hari untuk memberikan laporan tindak lanjut ke BPK, lalu BPK diberi waktu 30 hari untuk mempelajari laporan tindak lanjut KPU tersebut. Selanjutnya diserahkan catatan BPK terhadap tindak lanjut itu kepada KPU. 
   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s