PKS Minta Mendagri Usut Surat Edaran KPU Pentang Politik Dinasti


DR Sa'duddin MM

DR Sa’duddin MM

 

pks-cibitung.com [mb] Jakarta –  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta ketegasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait surat edaran KPU No. 32/KPU/VI/2015. Surat edaran itu dinilai membuka peluang bagi hadirnya politik dinasti di mana keluarga dekat petahana (incumbent) bisa ikut pilkada serentak.

“Kita dikagetkan dengan edaran KPU yang buka peluang keluarga petahana ikut pilkada. Pak Menteri, surat edaran tersebut bertentangan dengan konstitusi, melampaui UU tentang pelaksana pilkada. Saya minta Pak Menteri telusuri ini, apa itu disengaja oleh KPU?” ujar anggota fraksi PKS Saduddin dalam rapat bersama dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di ruang rapat komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Lanjut dia, Mendagri harus punya sikap agar surat edaran itu tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari terutama dalam pelaksanaan pilkada serentak. “Saya dukung Pak Menteri, surat itu ditolak saja agar tak jadi masalah,” papar dia.

Di sisi lain, rekan Saduddin dari fraksi PKS, Arteria Dahlan menilai, sikap pengunduran diri bupati dan walikota sangat tidak wajar dan bertentangan dengan sumpah jabatan mereka. Kata dia, Mendagri juga harus mempertegas sikap terkait pengunduran ini.

“Mereka punya hak untuk mengundurkan diri dan karena kita keliru buat PKPU. Tapi tidak wajar karena mereka langgar sumpah. Negara ini bukan hanya berdasar hukum tapi juga etika dan moral. Saya minta pak menteri pertegas ini,” pungkas Arteria.[Mbah/merdeka.com]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s