Saduddin Prihatin Tidak Adanya Sanksi bagi Pelaku Money Politic


image

Saduddin MM, FPKS DPR RI Komisi II

PKS-Cibitung.Com [TM]
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Saduddin menyatakan keprihatinannya atas tidak adanya sanksi bagi pelaku politik uang dalam pelaksanaan Pilkada 2015. Hal ini disampaikan di kediamannya, Bekasi, Jumat (19/06).

“Panja Pilkada luput dalam pembahasan UU Pilkada untuk memasukkan klausul tentang sanksi bagi pelaku politik uang. Sebagai kumpulan manusia, saya pikir hal yang lumrah, bila ada hal yang terlewat,” kata Saad, yang juga anggota panja Pilkada.

Untuk itu dirinya mengusulkan agar dilakukan revisi atas UU Pilkada ini untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan Pilkada 2015.

“Politik uang adalah kejahatan konstitusional yang dapat mencederai kemurnian suara rakyat. Pelakunya harus dijerat dengan ketentuan pidana,” ujar mantan Bupati Bekasi.

Legislator PKS ini menambahkan, idealnya pelanggaran dalam bentuk politik uang di Pilkada bisa dijerat dengan ketentuan pidana yang bersifat lex-spesialis (khusus), tetapi setidaknya dapat dijerat dengan pidana umum yang memungkinkan untuk itu.

“Pelanggaraan politik uang dalam Pemilu dan Pilkada bila tidak diatur dalam ketentuan pidana khusus, maka bisa dimasukkan dalam pidana umum. Nantinya Bawaslu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan untuk menindaknya,” pungkasnya.[Rilis]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s