Revisi UU Pilkada Harus Dilanjutkan


image

FGD FPKS DPR RI

PKS-Cibitung.Com [TM]
“Demi kebaikan bangsa dan negara di masa mendatang, Revisi UU Pilkada harus dilanjutkan,” kata Mustafa Kamal, saat menjadi narasumber dalam Forum Grup Discussion (FGD) di ruang pleno Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/06).

Menurutnya, usulan tersebut sebenarnya muncul dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika KPU merasa tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menerima usulan terkait dengan dualisme kepengurusan parpol.

“Saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Komisi II atas usulan panja Pilkada sebagai solusi dualisme kepengurusan parpol, maka KPU bersikukuh untuk tidak memasukkannya dalam Peraturan KPU (PKPU) dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang kuat,” ujarnya.

Wakil ketua Komisi II ini juga mengaku heran kenapa kemudian DPR dituduh pragmatis dan sebagai pihak yang tidak menginginkan terlaksananya Pilkada serentak dengan baik.

“Saya bekerja full siang malam, bahkan sampai subuh untuk menyelesaikan pembahasan UU Pilkada ini. Kalo mau berpikir pragmatis, bagi partai saya (PKS) maka sangat menguntungkan. Tapi hal ini bisa menimbulkan permasalahan serius bagi kehidupan demokrasi kita ke depan. Bagaimana mungkin parpol yg ada perwakilan di parlemen tapi tidak bisa ikut Pilkada. Parpol adalah pemilik hak eksklusif demokrasi di setiap negara. Yang terpenting lagi UU Pilkada dan PKPU belum menjawab permasalahan ini ,” ungkap mantan anggota KPU di tahun 1999 ini.

Ketika dikonfimasi melalui telepon selularnya, Rabu (17/06), anggota Komisi II lainnya, Saduddin membenarkan pernyataan rekannya, Mustafa Kamal, tentang adanya usulan revisi Pilkada itu muncul dari KPU. Bahkan Sa’duddin mengistilahkan dengan gaya betawi bahwa KPU telah menjual kepada DPR, dengan ide usulan revisi tersebut, maka sepantasnyalah DPR membelinya.

Saad menyatakan, ketika rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Komisi II dengan Presiden pun, usulan revisi ini disampaikan, bahkan Presiden menyetujuinya.

“Presiden pada saat akhir acara rapat konsultasi itu, ketika menyalami satu persatu pimpinan DPR dan Komisi II menyatakan setuju dengan pernyataan kalau ada yang menjual maka kita harus beli,” ungkap Saad, mengutip pernyataan Presiden.[Rilis]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s