Program Reboisasi Hendaknya Masuk Moratorium Hutan


hija

pks-cibitung.com [ito] JAKARTA (14/5) – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2013 sebagai tindak lanjut Inpres 10/2011 tentang Moratorium Penebangan Hutan berakhir pada Rabu, 13 Mei 2015. Di hari yang sama, moratorium tersebut langsung diperpanjang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui pengumuman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menyambut baik perpanjangan Moratorium Penebangan Hutan. Meskipun menurutnya, hal itu belum merupakan upaya perbaikan lingkungan. Andi Akmal meminta pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk menambah aturan perpanjangan moratorium, yaitu pengembalian hutan yang rusak dan rehabilitasi lahan kritis dengan menggalakkan reboisasi sebagai program nasional.

“Lahan kritis dari hari ke hari makin bertambah. Kualitas tanah dan air menjadi sangat menurun yang ujungnya akan merugikan ummat manusia itu sendiri. Untuk itu, selain mempertahankan agar tidak semakin rusak, akan lebih baik ada upaya memperbaiki kerusakan hutan dengan menggalakkan kembali program reboisasi secara nasional,” kata politisi PKS ini dalam rilisnya, Rabu (14/5).

Andi Akmal menilai ada beberapa aturan yang dapat ditambahkan untuk memperkuat manfaat moratorium. Selain memperketat penataan perizinan, pemerintah juga dapat mempertegas sanksi pelanggaran, mengeksekusi segera para pelanggar, dan lebih memperhatikan serta melindungi kehidupan masyarakat adat.

Namun, lanjut Anggota Badan Anggaran DPR RI itu, berbagai aturan penguatan moratorium memerlukan regulasi khusus, salah satunya bisa dalam bentuk turunan aturan moratorium penebangan hutan saat ini. Andi Akmal menyarankan perlunya aturan turunan terkait upaya rehabilitasi lahan kritis akibat penebangan hutan yang mencapai 104,2 juta hektar.

“Kami meminta kepada pemerintah, perpanjangan moratorium penebangan hutan ini dijadikan wahana baru sebagai pencanangan rehabilitasi lahan kritis yang mencapai ratusan juta hektar, sehingga pada kebijakan kehutanan dan lingkungan ini bukan saja kebijakan pertahanan, tapi juga kebijakan perbaikan hutan,” pinta Legislator asal Sulawesi Selatan tersebut.

Sumber ; http://pks.or.id

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s