DSP PKS: Panduan Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha


Pks.cibitung.com – Umat Islam Indonesia sebagai komunitas muslim terbesar di dunia idealnya memiliki lembaga yang berwibawa dan diikuti umat dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut dapat dilaksanakan secara serentak dan bersama seluruh komponen umat Islam di Indonesia. Tetapi realitas yang terjadi, setiap tahun hampir selalu terjadi perbedaan dalam penetapan waktu ibadah tersebut. Meski demikian kita tetap berkewajiban untuk berusaha mencari jalan agar persatuan dan kesatuan umat dapat terwujud terutama dalam melakukan ibadah-ibadah yang bersifat kolektif seperti menunaikan puasa dan berhari raya.

Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS memandang bahwa puasa Ramadhan, shalat Idul Fitri dan Idul Adha pada dasarnya merupakan ibadah yang seharusnya dilaksanakan secara berjamaah dan bersama-sama. Berbagai hadits yang terkait menunjukkan betapa hari raya adalah syiar Islam yang hanya tegak ketika dilaksanakan secara bersama-sama oleh umat Islam. Salah satu contoh ketika berita tentang terlihatnya hilal di wilayah Syam yang baru sampai kepada Nabi di Madinah menjelang dhuhur, maka sikap Rasulullah meminta kaum muslimin untuk membatalkan puasa meski harus menunda shalat Iednya di keesokan harinya. Hal itu menunjukkan Rasulullah sangat memperhatikan betapa Hari Raya Idul fitri sedianya dilakukan bersama-sama oleh seluruh umat Islam dengan serentak. Demikian juga pelaksanaan shaum Arafah dan shalat Idul Adha adalah syiar Islam yang dilaksanakan secara bersama-sama dan dalam waktu yang sama. Sebagaimana beliau bersabda:
“Puasa adalah di hari kalian berpuasa, berbuka adalah di hari kalian berbuka dan ‘Iedul Adha adalah di hari kalian berkurban” (HR At-Tirmidzi)
Dari landasan pemikiran di atas maka perlu kiranya dalam menetapkan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1.Mengedepankan pengamalan Al Qur’an dan Sunnah Nabi SAW serta kesatuan dan persatuan umat, karena hal itu merupakan modal dasar bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

2.Berupaya menjalin semua komponen agar dapat bekerja sama dengan baik dalam penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya.

3.Melalui kesepakatan komponen umat Islam diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kesepahaman mengenai hal tersebut sehingga mewujudkan kesepakatan yang riil dalam penetapan awal Ramadhan dan Hari Raya.

Panduan Penetapan Awal Ramadhan dan Idul Fitri

Dalam menetapkan awal Ramadhan dan Idul Fitri Dewan Syariah Pusat PKS berpedoman kepada hal-hal berikut:

1.DSP memahami adanya manhaj hisab dan rukyah dalam penetapan awal bulan hijriyah khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.

2.Dalam menetapkan awal Ramadhan dan Idul Fitri DSP menggunakan manhaj rukyah mahaliyah sebagai upaya menuju rukyah alamiyah dengan tetap menggunakan hisab sebagai landasan untuk merukyah, yaitu berupaya melihat munculnya bulan sabit menjelang terbenam matahari pada tanggal 29 bulan hijriyah. Allah berfirman, “…Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu… “ (QS 2: 185). Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda: ”Berpuasalah jika telah melihat hilal dan berhari-rayalah bila telah melihat hilal”. ( HR Bukhori dan Muslim). Hadits di atas menjelaskan bahwa dasar penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri adalah tsubut ru’yat (berhasilnya ru’yat) bukan wujudul hilal (adanya hilal). Mengingat perintah ru’yat tersebut dalam konteks ibadah maka melaksanakannya merupakan ibadah pula. Karenanya, penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri berdasarkan ru’yatul hilal telah sesuai dengan Alquran dan sunah Nabi. Meski kemajuan ilmu hisab pada saat ini telah demikian akurat namun tidak untuk menggantikan rukyat melainkan untuk memfasilitasinya.

3.DSP berpandangan bahwa tim ru’yat yang terdiri dari kader internal dan elemen masyarakat lainnya merupakan satu kesatuan tim ru’yat yang tidak dapat dipisahkan. Karenanya, hasil dari salah satu tim merupakan hasil untuk kita semua.

4.Apabila hasil seluruh/sebagian tim ru’yat (gabungan) yang ada mengalami perbedaan maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

A.Bila tim ru’yat DSP tidak melihat hilal dan tim lainnya tidak melihat juga, tetapi Depag sebagai representasi umara bersama elemen umat Islam lainnya memutuskan untuk tidak menyempurnakan bilangan bulan yang dimaksud menjadi 30 hari tetapi menetapkan bilangan bulan Ramadhan menjadi 29 hari didukung dengan data hisab yang ada, maka kita tetap mengikuti keputusan tersebut dengan alasan:

- Mengedepankan maslahat dan menghindarkan khilaf, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Puasa adalah di hari kalian berpuasa, berbuka adalah di hari kalian berbuka dan ‘Iedul Adha adalah di hari kalian berkurban” (HR At-Tirmidzi)

- Walaupun hisab bukan merupakan dalil yang disepakati sebagai dasar penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, namun mengambil dalil tersebut dibenarkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

B. Bila tim lainnya tidak melihat hilal dan tim Dewan Syariah PKS melihat hilal tetapi tidak terkomunikasikan dengan baik kepada Depag sehingga Depag memutuskan ikmal, maka DSP memutuskan keesokan harinya tidak berpuasa (ifthor) karena pihak atau institusi yang berhasil melihat hilal wajib iltizam dengan hasilnya tersebut, namun sholat Ied-nya tetap dilaksanakan bersama umat Islam setempat.

C. Bila semua tim DSP tidak melihat hilal tapi ada tim lain yang melihat maka keabsahan hasil tim tersebut dikembalikan kepada Departemen Agama RI. Jika Menteri Agama RI menerima hasil tim ru’yat tersebut sebagai dasar penetapan tanggal 1 Syawal, maka DSP bersama Departemen Agama RI melaksanakan Idul Fitri sesuai hasil ru’yat tersebut.

4.Bila DSP menetapkan hari raya satu hari setelah komunitas lain:

- Dalam hal ketetapan mayoritas umat Islam satu hari lebih dahulu maka DSP menetapkan akhir Ramadhan dan hari raya Idul Fitri bersama mayoritas umat Islam setempat.

- Dalam hal DSP menetapkan Ied satu hari setelah komunitas lain sedangkan kondisi sebagian ikhwah berada di komunitas yang menetapkan hari raya satu hari lebih awal maka yang bersangkutan dapat mengikuti keputusan komunitas tersebut dan melaksanakan sholat, khutbah atau salah satunya, jika memenuhi konsideran sebagai berikut:

a. Sebagai wujud tamassuk (berpegang teguh) terhadap prinsip: “Puasa adalah di hari kalian berpuasa, berbuka adalah di hari kalian berbuka dan ‘Iedul Adha adalah di hari kalian berkurban” (HR At-Tirmidzi)

b. Bersikap tasamuh (toleran) terhadap pendapat lain yang berbeda untuk meminimalisir benturan-benturan dalam dakwah.

c. Apabila yang bersangkutan tidak mampu menghadapi fitnah yang akan terjadi akibat berbeda dengan komunitas tersebut.

d. Pengecualian ini dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Pusat.

Panduan Penetapan Idul Adha

1. Dalam menetapkan puasa Arafah dan Idul Adha (Hari Nahar) DSP mengacu pada semangat rukyah alamiyah sesuai dengan waktu wukuf di Arafah dengan alasan:

a. Pelaksanaan Idul Adha (Hari Nahar) merupakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji.

b. Idul Adha (Hari Nahar) adalah ibadah yang dilaksanakan setelah Hari Arafah.

c. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah.

d. Hari Nahar adalah hari penyembelihan hewan qurban (hadyu/dam) dan itu dilaksanakan mulai tanggal 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyriq di mana jamaah haji sedang berada di Mina.

2. Apabila dalam menjalankan putusan tersebut menimbulkan haraj dan masyaqqah dengan lingkungan masyarakat, seperti: benturan dengan masyarakat, fitnah, perpecahan. Maka dalam melaksanakan seluruh ibadah Idul Adha dapat mengikuti keputusan Departemen Agama RI bersama ormas-ormas Islam atau melaksanakan shaum Arafah sesuai hari wukuf sedangkan sholat Idul Adha bersama masyarakat.

3. Untuk dapat merealisasikan kebersamaan dalam menunaikan hari raya maka seluruh kader mengikuti panduan ini.

Demikian panduan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha dibuat agar menjadi acuan bagi kader, anggota dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera.

Mudah-mudahan dengan panduan ini potensi persatuan umat dalam melaksanakan shaum Ramadhan, merayakan Idul Fitri dan Idul Adha secara serentak dan bersama-sama menjadi lebih dimungkinkan.

Dengan dikeluarkannya panduan ini maka panduan yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Wallahu a’lam bishsawab.

Jakarta, 3 Dzulhijjah 1431 H
10 November 2010 M

Dewan Syariah Pusat

Partai Keadilan Sejahtera

DR. Surahman Hidayat, M.A.

Ketua
Powered by SIPITUNG BlackBerry®

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s