Fiqh Politik : Jamaah Muslimin Menuju Khilafah


  • Pada awal tahun 2005, artikel dibawah ini sempat beredar luas di dunia maya. Dan apa salahnya jika kita kembali membaca dan menelaahnya. Semoga bermanfaat!
  • Sumber : …………..?

I. Pengertian Jamaatul Muslimin :

Tentang pengertian jamaatul muslimin ini banyak sekali telah dibahas oleh para ulama. Meski redaksinya berbeda-beda namun tetap ada satu benang merah yang bisa ditarik dari kesemua pengertian itu.

“Jamaatul Muslimin adalah jamaah ahlul halli wal `aqd, dimana mereka itu berhimpun di bawah naungan seorang khalifah dan ummat berittiba` kepadanya.”

Pengertian ini adalah kesimpulan dari Asy-syatibi ketika mengumpulkan semua hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah jamaah. Pendapat ini pun dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar penulis kitab Fathu Bari.

 

II. Kedudukan Jamaatul Muslimin

Jamaatul muslimin menduduki tempat yang agung dan tinggi yaitu sebagai “Urwatul Wutsqo”.

Allah SWT berfirman :

“Dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah”. (QS Ali Imran : 103)

Rasulullah SAW bersabda,

“Ikatan Islam itu kelak akan terlepas satu persatu. Setiap ikatan yang lepas akan mempengaruhi ikatan berikutnya dan begitulah seterusnya. Yang paling dahulu terlepas adalah masalah hukum dan paling akhir adalah masalah shalat.” (HR. Ahmad dan Hakim).

Rasulullah SAW bersabda,

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali dengan 3 hal : jiwa dibalas dengan jiwa, janda yang berzina dan orang yang keluar dari agamanya dan melepaskan diri dari jamaah”. (HR. bukhari Muslim).

Umar bin al-Khataab pernah berkata,” Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, tidak ada imaroh kecuali dengan taat”.

III. Eksistensi Jamaatul Muslimin

Syeikh Husein bin Muhsin bin Ali Jabir menuliskan dalam kitabnya yang fenomenal “At-Thariq ila Jama`atil Muslimin”, bahwa pada hari ini jama`atul muslimin sebagaimana dalam pengertian etimoligis dan pengertian syar`i tidak ada atau belum ada.

Yang ada adalah jamaah dari jamaah-jamaah muslimin seperti Ihkwanul Muslimin, Ansharussunnah, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir dan dan jamaah-jamaah lainnya.

Indikasinya bisa dilihat dengan mudah bahwa kita pada hari ini tidak punya khilafah yang tanpa batas-batas geografis. Yang ada sekarang adalah negeri kecil-kecil hasil kerjaan para penjajah setelah berhasil menumbangkan khilafah Islamiyah terakhir yaitu Khilafah Utsmani.

Memang benar bahwa negeri kecil-kecil itu penduduknya mayoritas muslim, tapi sejak awal berdiri, negeri kecil-kecil ini tidak pernah disiapkan untuk menjadi negara Islam, meski hanya sekedar menerapkan hukum Islam saja.

Bahkan dalam perjalanannya, justru para penguasa negeri kecil-kecil ini adalah tiran yang kejam dan sadis yang kerjanya membantai ulama dan umat Islam. Jadi tidak ada kamus hukum Islam, apalagi khilafah. Karena itu memang benar bahwa saat ini di dunia Islam tidak ada atau tepatnya belum ada jamaatul muslimin.

Dengan demikian, menjadi kewajiban umum bagi umat Islam untuk mewujudkannya dengan langkah panjang dan matang.

 

IV. Langkah menuju pembentukan Jamaatul Muslimin

Untuk melahirkan kembali Jamaatul Muslimin, maka perlu langkah-langkah panjang dan kerja berkesinambungan. Setidaknya, kita bisa mengelompokkan kerja itu menjadi beberapa tahap :

1. Tahap pembentukan pribadi muslim

2. Tahap pembentukan keluarga muslim yang Islami.

3. Tahap pembentukan masyarakat Islam

4. Tahap pembentukan negara Islam

5. Tahap pendirian khilafah Islamiyah.

Semua tahap itu adalah kelompok pekerjaan global yang di dalamnya tentu ada beragam aktifitas dalam skala yang lebih kecil lagi. Dan tentu saja pentahapan ini tidak harus sama disetiap wilayah dan negeri, begitu juga dengan jatah berapa lama masing priode ini.

Sebagai gambaran, ketika era jahriyatud dakwah di Mekkah sudah dimulai, di beberapa tempat di luar Mekkah, Rasulullah SAW masih menerapkan sirriyatud dakwah. Sebaliknya, Madinah dengan proses Islamisasi tertentu, tidak perlu mengalami era sirriyatud dakwah. Sehingga semua proses pentahapan itu tidaklah mutlak atau baku. Apalagi berkaitan dengan berapa lama proses itu harus berlangsung.

Kesemuanya kembali kepada syuro di kalangan ahlul halli wal aqdi itu sendiri. Mereka lah yang memutuskan bahwa sebuah dakwah di suatu teritorial tertentu perlu diselenggarakan dengan uslub sirriyah, jahriyah atau sya`biyah dan seterusnya. Kondisi ini pun bukan kondisi final, karena matahari tidak selamanya bersinar terik sepanjang hari. Bisa saja di tengah hari turun hujan rintik, bisa juga hujan besar atau topan badai sekalian.

Jadi pentahapan itu sifatnya umum dan global, tapi dalam kasus tertentu tetap berlaku hal-hal yang kondisional dan teritorial.

Kalau Allah menghendaki, bisa saja kondisi politik yang kondusif dengan era partai yang sekarang ini berjalan berubah menjadi represif dan dakwah -terpaksa- harus dilakukan dengan cara gerilya kembali. Semua itu tidak akan lepas dari taqdir dan kuasa Allah juga. Dan sebagai hamba-Nya, kita harus siap menghadapi semau kemungkinan itu.

V. Etika Pergaulan sesama Jamatul Muslimin

Realitas dakwah hari ini menunjukkan kepada kita bahwa jamaah-jamaah Islam itu cukup banyak. Kesemuanya -bila dilihat dari kacamata positif- adalah potensi umat Islam juga. Karena itu ketimbang saling menjatuhkan dan melemahkan, seharusnya semua pihak saling bantu dan saling isi satu sama lain.

Sehingga pekerjaan berat dan tantangan umat ini bisa diangkat bersama-sama. Setiap elemen umat ini tidak merasa paling berjasa dan paling berperan. Dan tentu saja tidak semua individu bisa ditampung dalam sebuah jamaah ini. Apalagi harus duduk pada kursi kepengurusan. Yang penting kita semua memberi apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Islam.

VI. Berhukum Dengan Hukum Allah Dan Membentuk Khilafah
Berhukum dengan hukum Allah itu hukumnya wajib. Dan menyelnggarakan negara dengan dengan sistem Al-Quran Al-Kariem dan As-Sunnah An-Nabawiyah juga wajib. Dan hak untuk menentukan hukum dan undang-undang adalah kewenangan Allah SWT semata, bukan kewenangan manusia.
Tidak ada yang menentang doktrin ini dari kalangan aktifs dakwah. Semua sepakat akan hal itu.

1. Masyarakat Yang Tidak Ideal
Tinggal masalahnya adalah kondisi realitas umat Islam yang berada di dalam penjara dan penjajahan musuh. Kondisi ini nyaris memustahilkan umat Islam untuk memiliki negara sendiri dan tentunya pemerintahan sendiri dengan berdasarkan Al-Quran Al-Kariem dan As-Sunnah An-Nabawiyah.

Ini adalah kondisi yang teramat tidak ideal akibat hilangnya khilafah Islam di muka bumi. Dan upaya mengembalikan khilafah adalah hal yang mutlak. Mengingat umat Islam hidup selalu dalam kekuasaan orang kafir.

2. Tiga Pilihan Untuk Umat
Maka umat Islam dihadapkan kepada tiga pilihan. Pertama segera membangun khilafah. Kedua menerima apa yang terjadi dengan pasrah diatur-atur oleh penguasa jahiliyah. Ketiga, melakukan upaya membangun khilafah sambil berusaha terus menegakkan syariat Islam meski di bawah tekanan.

a. Membangun Khilafah Secara Langsung
Ada orang yang memilih sesuatu yang ideal seperti yang pertama. Cita-citanya mulia sekali yaitu ingin membangun khilafah. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan ide ini.

Hanya saja kenyataan di lapangan telah membuat kita tahu bahwa membangun khilafah itu tidak bisa diukur dengan usia seseorang. Sebab jangankan khilafah, sekedar sebuah kabupaten kecil yang bersyariat sekalipun tidak pernah terwujud. Dan umat Islam harus menunggu ratusan tahun untuk terwujudnya hal itu.

Sementara itu mereka tetap makan hati diinjak-injak oleh musuh dalam kehidupannya. Dan juga harus rela diatur dengan hukum bukan Islam.

b. Pasrah Saja
Disisi lain, ada umat Islam yang diam pasrah tidak berbuat apa-apa karena dalam benaknya mendirikan khilafah itu mustahil. Maka mereka pun merasa sudah cukup mejadi orang Islam secara ritual ubudiyah dan membiarkan hukum yang berlaku di negerinya diatur oleh hukum bukan Islam.

Sebenarnya kedua kecenderungan di atas sama-sama tidak memberikan hasil apa-apa. Yang satu berteriak-teriak ingin membangun khilafah, tapi sama sekali tidak bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa.

Dalam benaknya, membangun khilafah itu seperti jin Ifrit memindahkan kursi Ratu Saba’ dari Yaman ke Syam, sim salabim, maka jadilah khilafah. Sama sekali tidak mau melakukan hal-hal yang lebih kecil dahulu dan lucunya lebih senang mengejek orang yang melakukan sesuatu sebisanya dan semampunya. Mereka punya konsep khilafah atau tidak sama sekali.

Yang kedua memang sejak awal tidak punya niat sedikit pun untuk membangunnya, bahkan banyak juga yang sudah sampai kepada penentangan.

c. Berusaha Dan Bekerja Secara Realistis
Tinggal posisi yang ketiga. Mereka punya keinginan ideal untuk mendirikan khilafah, tetapi sembari menuju ke arah sana dengan membina, mengkader, penyusun kekuatan, membangun struktur jaringan umat dan seterusnya, mereka juga mulai mengadakan proyek dan prototipe khilafah meski dalam skala yang masih kecil.

Setiap ada kesempatan untuk melakukan bargaining yang memberi peluang diterapkannya hukum Islam, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang tidak mungkin berharap hukum Islam bisa terlaksana 100 % dari hasil adu bargaining itu, tetapi paling tidak sudah bisa mulai terkonsentrasinya upaya tegaknya hukum Islam.

Mungkin awalnya bisa mendapat porsi yang kecil, 1 % atau 2 % di awalnya. Lalu perlahan tapi pasti seiring dengan kepercayaan umat mulai bisa melakukan penetrasi yang lebih besar lagi. Itu artinya, hukum Islam bisa dijalankan meski baru beberapa persen saja. Semua memang harus diusahakan secara perlahan tapi pasti dan tidak berhenti.

Sebab kemenangan dari Allah SWT harus dibuktikan dengan kerja keras dan memperbanyak kader dan simpatisan. Bahwa ada kader dan simpatisan yang belum ideal dan masih ada cacat dan cela di sana sini, memang itu bagian dari proses islamisasi mereka.

Sebab kader dan simpatisan tidak bisa tiba-tiba turun dari langit dan muncul begitu saja. Mereka harus diprogram, disiapkan, diasuh, dibina, diarahkan, dimotivasi dan diberikan pelajaran dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Semakin besar jumlah kader, maka semakin kuat pondasikhilafah. Mereka ini akan melakukan penetrasi kepada kekuatan non Islam di setiap tempat, di dunia kerja, di lembaga pendidikan, di eksekutif dan termasuk juga di legislatif.

VII. Menjadi Legislatif
Khusus untuk legislatif, lembaga ini memang lembaga yang diisi oleh kalangan yang awalnya sama sekali tidak punya fikrah tentang penerapan hukum Islam. Padahal lembaga ini adalah lembaga yang formal dan diakui sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan undang-undang pada suatu negara.

Kalau lembaga ini diisi oleh orang yang beraqidah benar dan tahu wajibnya menerapkan syariat Islam, pastilah mereka menetapkan hukum berdasarkan hukum Islam. Sayangnya mayoritas yang duduk di dalam lembaga ini adalah orang yang anti dengan Islam.

Lalu apa yang harus dilakukan kalangan Islam dengan lembaga ini ?
Hanya ada dua pilihan. Pertama, sama sekali tidak mengakui keberadaan lembaga ini. Kedua, masuk ke dalamnya dan berusaha menguasainya.

a. Pilihan pertama
Pilihan pertama bisa diambil, tetapi konsekuensinya adalah juga tidak boleh mengakui semua jenis undang-undang dan aturan yang ada di negeri ini. Dan secara hukum, yang melakukan hal itu dianggap bukan warga negara. Sebab tidak mengakui kewenangan lembaga yang ada di dalam suatu negara. Maka idealnya, tidak tinggal di negeri tersebut. Minimal harus punya visa atau izin tinggal, sebab tidak mengakui lembaga ini berarti juga tidak mengakui dirinya sebagai warga negara. Jadi cukup menjadi tamu.

b. Pilihan kedua
Pilihan kedua bisa diambil juga, lalu ketika masuk ke dalam lembaga itu niatnya adalah bagaimana agar produk dari lembaga itu bisa selaras mungkin dengan hukum Islam. Bila jumlah kekuatan Islamnya masih minoritas, paling tidak bisa dijadikan sebagai titik awal mulainya penetrasi.

Namun harus tetap diusahakan agar jumlah mereka semakin banyak agar bisa mendominasi segala keputusan. Intinya agar hukum Islam bisa semakin banyak prosentasenya. Langkah ini kelihatan lebih realistis ketimbang yang pertama.

Legistalif Membuat Undang-undang Dan Melawan Tuhan ?
Adapun lembaga ini dikatakan telah mengambil wewenang tuhan untuk membentuk undang-undang, memang benar. Selam yang mereka terapkan adalah hukum yang bukan hukum tuhan.

Namun dengan masuknya kekuatan Islam, lembaga ini akan menjadi khalifah Tuhan dalam tanda petik, artinya lembaga ini akan menerapkan hukum Islam bagi negara ini. Dan kedudukannya diakui oleh kekuatan dunia international secara syah, formal dan bersahabat.

Ketika kekuatan Islam masuk ke dalam parlemen, jelas sekali niatnya bukan untuk menjadi penentang tuhan dengan membuat undang-undang di luar hak tuhan. Niat mereka justru sebaliknya yaitu untuk mejadi wakil tuhan dalam menerapkan hukumnya bagi bangsa ini. Bila parlemen dikuasai, maka potong tangan pencuri akan menjadi hal yang nyata, bukan hanya ada di halaman buku, tapi sebuah undang-undang yang berjalan.

About these ads

7 pemikiran pada “Fiqh Politik : Jamaah Muslimin Menuju Khilafah

  1. Ust…apakah tidak mungkin untuk membangun jama’atul minal muslimin saat ini? Bukankah dahulu rasulullah hidup berjama’ah bersama ma’mumnya walau belum memiliki daerah kekuasaan? Bukankah itu yang terjadi saat rasulullah berada di Mekkah? Mengapa cerita jama’atul muslimin selalu kita hubungkan dengan kehidupan rasul di Madinah. Dikatakan berjama’ah karena umat muslimin memiliki imam dan ada ma’mum.

  2. apakah PKS didirikan untuk membentuk Khilafa?

    bagaimana dengan posisi jamaah muslimin (Hizbullah) yang sudah menyatakandiri Khilafah ?karena mereka benar2 mendirikan Khilafah bukan karena urusan POLITIK, NEGARA dan sebagainya…. Akan tetapi benar hanya karena Allah semata…!bgmn mnrut bapak?

  3. Saya kader PKS…tertarik bergabung karena cita-cita membentuk jamaatul muslimin.Tapi dalam keseharian bergelut dengan kegiatan-kegiatan ikhwa banyak terbetik banyak pertanyaan pertanyaan dalam hati saya:
    1.Kenapa Ketika Adzan berkumandang Ust.Anis Mata (dalam kegiatan Launching Gerakan Peduli Tetangga Nasional)masih melanjutakan orasinya,seharusnya kegiatan dihentikan karena lebih penting bersegera menyambut panggilan adzan(Panggilan Allah) darpiada mendengar orasi/taujih dari seorang manusia biasa)
    2. ketika direct selling memeperkenalkan calon walikota yang diUsung PKS(bkn kader PKS)…kita di suruh banyak menjual program-program keMasyarakat yang belum tentu dapat diTepati oleh CaWalkot tersebut(Melihat Pengalamnnya sebelumnya)…kan kalo Cawalkot tidak menepati janjinya kita juga yang tanggung dosanya(karena menyebarluaskan janji tersebut keMasyarakat)…..

  4. Kadangkala kita berpikir terlalu simpel dan sederhana dalam menilai sebuah permasalahan. Karena demokrasi dipandang sebagai bagian dari sistem kufur kemudian kita berlepas diri dari situasi dan realitas yang ada tanpa mau melakukan perubahan yang sitematis dan terarah. Bahkan, kadangkala tidak mau memahami cara berpikir orang lain yang dianggap batil, sesat, dan hanya pendapat kelompoknya sendiri yang benar.

    Pendapat bahwa masuknya seseorang ke dalam parlemen berarti ikut melanggengkan sistem yang tidak sesuai dengan syariat Allah sama sekali tidak benar. Pasalnya pelaksanaan syariat harus bisa dilaksanakan dan diaplikasikan. bagaimana cara mengaplikasikannya di negara semacam ini. Tentu saja dengan masuk ke dalam kekuasaan legislatif atau parlemen.

    Dan ketika kita sudah membentuk partai dakwah (PKS), maka tentu saja sudah tidak main-main lagi. Sebab bila partai Islam itu menang, artinya apa ? Artinya negara itu bisa diarahkan untuk mengaplikasikan syariat Islam secara benar, demokratis dan diakui secara jujur oleh masyarakat dunia, bukan dengan cara kudeta. Dan dalam konsep negara Islam, pembentukan negara itu memng tidak harus dengan kudeta, melainkan dengan mengukuti alur yang memang diakui oleh masyarakat disitu. Sebaliknya, kudeta itu identik dengan kerusuhan dan cheos. Dan Islam berusaha menghindari hal itu.

    Kita bisa melihat bagaimana musuh-musuh Islam merasa kebakaran jenggot ketika melihat geliat PKS berhasil memenangkan PILKADA di banyak daerah.
    Ada sebuah buku yang isinya adalah fatwa para ulama baik salaf mapun kini yang intinya merupakan pendapat mereka tentang pentingnya dakwah di parlemen. Bahwa masuknya dakwah Islam ke dalam parlemen adalah kewajiban yang harus dijalankan, sebab dengan itu kita bisa menegakkan hukum Islam di negeri sekuler, padahal mayoritas penduduknya muslimin, seperti indonesia.

    Bahkan kalangan ulama Saudi yang kesannya agak tidak suka dengan dunia politik, justru memberikan semangat kepada muslimin untuk masuk ke dalam partai-partai politik yang berideologi Islam dan masuk ke dalam parlemen untuk melakukan perbaikan dari dalam. Tentu saj mereka memberikan syarat tertentu kepada yang akan masuk ke dalam parlemen itu.

    Diantara para ulama yang memberikan pendapatnya itu antara lain :
    Imam Al-’Izz Ibnu Abdis Salam
    Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
    Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
    Muhammad Rasyid Ridha
    Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa’di : Ulama Qasim
    S yaikh Ahmad Muhammad Syakir : Muhaddis Lembah Nil
    Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi
    Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
    Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin
    Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-AlBani
    Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan
    Syaikh Abdullah bin Qu’ud
    Syaikh Dr. Umar Sulaiman Al-’Asyqar
    Syaikh Abdurrahman bin Abdul Khaliq

    Siapakah yang tidak kenal Bin Baz, Utsaimin, Albani, Asy-Syinqithi, Shalih Fauzan dan lainnya ? Maka sebelum mengatakan bahwa dakwah parlemen itu bid’ah dan sejenisnya, sebaiknya banyak membaca buku-buku mereka dan mencari-cari informasi yang jelas terlebih dahulu.

    Wallahu A`lam Bish-shawab.

    Syukron, jazakallah udah berkunjung dan komentarnya akhi………

    • asslamu’alaikum.
      ust. da’wahnya ditingkatkan doong
      jangan sebatas sampai dapat kursi politik
      kita semua sesama muslim adalah saudara
      untuk lebih menguatkan ikatan ukhuwwah islamiyah kita harus terikat dalam satu wadah yang rahmatal lil ‘alamiin (JAMA’AH MUSLIMIN) sebagaimana tulisan diatas.
      saat ini umat islam terpecah dalam (Jama’ah Minal Muslimin) mari kita wujudkan perintah Rosulullah ( Taljamu Jamaa’atul Muslimiina Wa Imaamahum)

      Bagaimana kita akan kuat kalau ummat islam terpecah dalam beberapa partai politik
      Bagaimana kita(Islam) akan menang kalau kita masih bersikap ashobiyah/nasionalisme
      Bagaimana kita(muslimin) akan jaya kalau kita masih terjerat politik yang dibatasi oleh toritorial kenegaraan.

      ingat ……. ! …… ?
      Da’wah Islam dengan bendera politik tidak akan diterima oleh negara lain
      Da’wah Islam dengan bendera Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah / Jama’ah Muslimin dimana pun akan bisa dilakukan. karena tidak ada batas teritorial atau Rahmatal lil ‘alamin

      Dalam Islam dikenal dengan dua nama ( HIZBULLAH / HIZBUSY-SYAITHA ) atau ( Jama’ah Muslimin / Jama’ah Kafirin )

      Kalaupun sudah ada sekelompok orang yang telah MENETAPI KEMBALI dan menamainya dengan nama KHILAFAH ‘ALA MINHAJIN NUBUWWAH atau JAMA’AH MUSLIMIN, seperti saudara-saudara kita yang di desa Pasir Angin, kec. Cilengsi, Bogor yang dipinpin oleh Syekh Wali Al-Fatah.

      Coba anda kunjungi
      Coba anda berdiskusi
      Coba anda ……………………
      Kalau benar adanya mari kita tetapi kembali. mari kita kuatkan bersama-sama menda’wahkan Jama’ah Muslimin yang sudah mereka awali menda’wahkannya

      kalau pun ada kekeurangan, kelemahan mari kita berikan nasehatnya. …… OK

      Oh….. Ya ana dah kesana. dan berdiskusi soal dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah

  5. 1. mengenai bahasan ttg dakwah parlemen tentu ada pro kontra, mengenai ini saya sering bertanya dalam hati,
    dengan masuknya para dai ke parlemen apakah mempunya efek scr langsung terhadap masyarakat?
    krn selain mrk harus mengupayakan prosuk hukum islami, mereka scr otomatis bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakatnya, nyatanya sekarang ini keadaan masyarakat belm dapat dikatakan membaik, malah terkadang masyarakat justru kehilangan kepercayaan terhadap para dai di parlmen (yang saya khawatir malah memperburuk citra dai di masyarakat) mohon pencerahannya

    • semakin terjebak dalam penjara politik
      seorang dai terikat hukum politik. bukan hukum islam

      kalau hanya untuk memberikan aspirasi rakyat oke lah
      tapi kalau untuk menegakkan khilafah lewat parlemen tidak ada sunnahnya
      Rosulullah tidak menjadi anggota legislatif sewaktu di mekkah. bahkan di tawarin pun ditolaknya

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s